Serang, BeritaNew.id – Ada dugaan korupsi pada pemberian bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang tidak mampu, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten, membuat organisasi masyarakat dari Bintang Merah Indonesia (BMI) geram, BMI meminta aparat hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kejanggalan pemberian bantuan tersebut.

Dari data yang ada, anggaran bantuan RTLH mencapai 10,5 Miliar, dana tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2022 dari APBD murni dan APBD Perubahan.

Dedy Rahmadsyah, ketum BMI Banten mengaku sangat miris, saat melakukan investigasi dan berbincang dengan beberapa orang penerima bantuan RTLH, di Kota Serang dan Kabupaten Serang misalnya, ada perubahan gambar dari dua kamar tidur menjadi satu kamar tidur, di Tangerang ada yang hanya mendapatkan bantuan berupa, genteng, rangka baja dan cat aja. Begitu juga di Lebak, yang mendapatkan bantuan masih satu keluarga, sehingga rumah itu berdempetan ding-ding.

“ini kan patut diduga ada penyelewengan, masa dari 32 penerima bantuan bisa serentak 28 penerima mengajukan perubahan dari 2 kamar menjadi satu kamar, ini kan tidak masuk diakal, kalau dari 2 kamar menjadi satu kamar pasti ada material yang lebih , pertanyaannya, diapakan itu material yang lebih,” kata Dedy Rahmadsyah, ketum BMI Banten.

Dedy juga mengaku akan segera merampungkan  hasil investigasinya (pulbaket) di lapangan dan sesegera mungkin membuat laporan pendahuluan ke aparat penegak hukum (APH).

“nanti kita lihat, lembaga saya sedang melakukan pulbaket kepada para penerima bantuan dan secepat mungkin akan membuat laporan pendahuluan ke APH,” ujarnya.

Sementara itu,Visnu Aria Wardhana ST, pejabat pelaksana teknis sub kegiatan penanganan kawasan permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) provinsi Banten mengatakan bahwa semua bantuan RTLH sudah tidak ada masalah.

“”semua bantuan itu sudah sesuai dan tidak ada masalah,  administrasinya juga sudah lengkap, tinggal menunggu audit dari bandan pemeriksa keuangan (BPK),” kata Visnu Aria Wardhana, kepada wartawan diruangan kerjanya beberapa waktu yang lalu, sambil menunjukkan berkas-berkas administrasi, ujarnya.(red)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi