Oleh : Dr. Noor Fajar. SH,.MH

(Dosen Fakultas Hukum Untirta)

Pemilihan umum tahun 2024 akan menjadi pesta demokrasi secara serentak baik pemilihan anggota DPRD kota/provinsi, DPR dan juga Presiden dan wakil presiden, pesta demokrasi ini juga menunjukan adanye ekspresi kebebasan dalam kerangka negara demokrasi.

Ekspresi kebebasan dilihat dari model kampanye dan juga materi kampanye untuk menarik minat para pemilih, ekspresi kebebasan ini juga selain bermakna positif bisa juga bermakna negatif. Akan menjadi negatif apabila mengekspresikan aspirasinya, baik mendukung salah satu kandidat atau juga mengkritik kandidat yang lain, bahkan menyatakan ketidaksukaan terhadap salah satu atau keseluruhan kandidat.

Penyebaran berita ketidaksukaan atau juga berita bohong dapat menyebar melewati batas territorial, penyebaran berita melalui media internet begitu mudahnya tanpa bisa disaring mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar.
Media internet menjadi ladang komunikasi paling efektif bagi anonimitas komunikator, yang justru menjadikan komunikasi ini rentan dengan manipulasi dan konflik kepentingan.

Menurut Wardle Hoax adalah produk sampingan yang lahir dari pola komunikasi kontemporer tersebut. Hoax atau misinformasi dilatarbelakangi berbagai kepentingan, yang melahirkan beragam bentuk, mulai dari misinformasi hingga disinformasi. Menjelang pemilu Penyebaran hoax akan semakin marak, hal ini tidak terlepas dari penggunaan media online, khususnya media sosial, dalam kampanye.

Setiap orang dapat dengan mudah mengakses media sosial dan menemukan beragam informasi tentang pemilu. Faktanya informasi yang beredar di media sosial adalah mesin produksi hoax yang paling mujarab, hal ini disebabkan karena ada berbagai kepentingan yang melatarbelakangi hoax dan propagandanya yang justru akan memperburuk situasi yang dapat disalahgunakan konten, penciptaan konteks yang keliru, memalsukan konten, memanipulasi onten, bahkan dengan sengaja membuat konten yang tidak benar dalam rangka mencapai tujuannya.

Peran Kecerdasan Bermedsos
Belajar dari konflik sosial pada pemilu tahun 2019 maka sekiranya perlu dianalisi hal apa saya yang dapat dihindari untuk menjadi konflik sosial di pada pemilu 2024 nanti, dibutuhkan kecerdasan bermedia sosial dari semua elemen untuk untuk menerima informasi resmi yang didapat dan juga untuk mengklasifikasi informasi dengan teknik-teknik memeriksa keabsahan sumber informasi yang didapat.

Perlu kecerdasan dalam menyikapi informasi yang diterima, termasuk saling berbagi pengetahuan tentang situs-situs resmi yang dapat diakses untuk memeriksa kebenaran pesan yang beredar di media sosial, dengan cara seperti ini maka penyebaran berita hoax akan menjadi lebih efektif untuk dihindari. Butuh peran berbagai pihak juga untuk mengedukasi dan sosialisasi masyarakat mengenai situs-situs resmi yang dapat diakses atau dilapori ketika masyarakat menemukan informasi dan berita yang mencurigakan.

Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk menyaring informasi yang diterima, sehingga tidak reaktif dengan menyebarkan langsung informasi yang diperoleh. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat dalam menanggapi informasi hoax dengan lebih obyektif dan tidak emosional.

Langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan metode 3 (tiga) langkah yakni pertama melakukan pemeriksaan informasi yang beredar di media sosial baik secara online maupun offline, kedua mengidentifikasi isi pesan yang keliru dan kemudian membangun argumentasi untuk menunjukkan kekeliruan tersebut. Ketiga melatih masyarakat untuk bertindak dan bersikap kritis terhadap beragam informasi yang di terima, sehingga tidak mudah percaya dan reaktif dengan menyebarkan kembali informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya.(***)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi