Jakarta, BeritaNew.id – Rabu, 14 Mei 2025, 1Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang menggelar pelatihan bertajuk Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Ballroom BW Kemayoran Hotel & Convention, Jakarta.

Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, 13–16 Mei 2025, dan melibatkan 38 dokter serta bidan dari 15 puskesmas dan rumah sakit di wilayah Pandeglang.
Meski bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani kasus kekerasan, pelatihan ini justru menuai kontroversi. Pemilihan lokasi mewah di ibu kota, dugaan pemborosan anggaran, serta minimnya akses informasi publik menimbulkan pertanyaan besar soal efisiensi dan transparansi.

Ironisnya, pelatihan ini bertepatan dengan perayaan HUT ke-3 Pro Jurnalismedia Siber (PJS) yang juga digelar di hotel yang sama, tepatnya di lantai 28. “Tujuannya bagus, tapi kenapa kesannya seperti sembunyi-sembunyi?” ujar seorang reporter yang mengaku dihalangi masuk oleh petugas keamanan hotel.

Transparansi dan Efisiensi jadi Sorotan, hingga berita ini diturunkan, belum ada publikasi resmi dari Dinkes Pandeglang terkait:
Rincian anggaran untuk hotel, konsumsi, dan transportasi peserta
Daftar hadir peserta dan narasumber, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

“Masyarakat berhak tahu ke mana uang APBD mereka digunakan,” tegas seorang aktivis anti-korupsi asal Pandeglang.

Pemilihan Jakarta sebagai lokasi pelatihan dinilai tidak efisien, padahal, aula puskesmas atau balai desa di Pandeglang sendiri dinilai cukup layak untuk pelatihan serupa dengan anggaran jauh lebih hemat. “Kok jadi seperti ajang rekreasi berkedok pelatihan?” kritik seorang warganet yang menyoroti kegiatan ini lewat media sosial.

Sekretaris Jenderal Pro Jurnalis Media Siber (PJS) DPD Provinsi Banten, T. Budi. St, juga turut menyoroti pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak mencerminkan semangat efisiensi penggunaan dana publik. Tuntutan dan Rekomendasi Publik Sejumlah pihak mendesak langkah korektif, di antaranya:
Mengajukan permintaan dokumen pelatihan melalui PPID sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik
Melakukan inspeksi mendadak ke puskesmas untuk mengevaluasi penerapan hasil pelatihan, Membentuk tim pemantau independen dari LSM dan media untuk memastikan output pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat

Kesimpulan: Transparansi Bukan Sekadar Formalitas
Pelatihan KtP/A adalah langkah penting dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun tanpa akuntabilitas dan keterbukaan anggaran, program ini rentan dianggap sebagai proyek formalitas tanpa dampak nyata.

“Komitmen melawan kekerasan tidak cukup hanya di ruang kelas. Ia harus tercermin juga dalam pengelolaan anggaran yang jujur dan terbuka,” tutup seorang pakar kebijakan kesehatan.
Sementara kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang ketika di WA dan dihubungi lewat telepon seluler tidak ada jawaban. (yan’s)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi