Kota Serang, Beritanew.id –  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten, menilai pengelolaan APBD Pemprov Banten belum optimal. Dari realisasi pendapatan yang mencapai Rp12,4 triliun, sebagian besar hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Sementara potensi-potensi pendapatan lainnya, belum dioptimalkan.

Atas hal itu, Banggar DPRD Banten memberikan lima catatan sebagai bahan evaluasi pengelolaan pendapatan Pemprov Banten, di tahun-tahun selanjutnya.

Hal itu, diungkapkan anggota Banggar DPRD Banten, M. Faisal, saat Rapat Paripurna DPRD Banten terkait Pengambilan Keputusan atas Persetujuan Terhadap Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, Kamis (4/7).

Menurut Faisal, untuk meningkatkan pendapatan Pemprov Banten harus terus meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk retribusi daerah.

“Sistem pengelolaan asset daerah, juga harus dikelola dengan baik. Sehingga, bisa dioptimalkan sebagai sumber pendapatan,” ujarnya.

Faisal mengatakan, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemprov Banten harus dapat meminimalisir terjadinya pengurangan volume dalam setiap pekerjaan kontruksi, yang berdampak pada pengurangan mutu pekerjaan, termasuk potensi terjadinya kelebihan bayar.

“Hal itu bisa dilakukan, manakala Pemprov Banten memaksimalkan system pengendalian internal pemerintahan, khususnya terhadap prosedur kerja dan pelaksanaan pekerjaan pada asas ketaatan anggaran, yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi